Pengadilan Banding Sirkuit Federal AS (CAFC) baru-baru ini mengukuhkan keputusan Dewan Uji Coba dan Banding Merek Dagang (TTAB) yang mengakui klaim prioritas Uninterrupted IP, LLC (UNIP) atas pendaftaran merek dagang Game Plan, Inc. untuk frasa "I AM MORE THAN AN ATHLETE." Putusan ini menyoroti keseimbangan rumit antara hak hukum umum (common law rights) dan merek dagang terdaftar, sekaligus menekankan kebutuhan bisnis untuk mempertahankan dokumentasi menyeluruh mengenai penggunaan merek mereka.
Game Plan, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung siswa-atlet dari kalangan kurang mampu, mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2018 untuk layanan penggalangan dana amal. UNIP, sebuah platform bagi atlet untuk berbagi narasi pribadi, berupaya mendaftarkan merek serupa pada tahun yang sama, dengan menegaskan hak hukum umum yang berasal dari perjanjian pembelian aset dengan DeAndra Alex dan perusahaannya, More Than an Athlete, Inc. Sengketa ini berpusat pada apakah hak yang sudah ada sebelumnya milik UNIP, yang ditetapkan sebelum pendaftaran Game Plan, memberikannya keunggulan hukum di pasar.
Pada awalnya, TTAB menolak oposisi Game Plan, dengan mencatat bahwa hak hukum umum saja tidak dapat mendukung klaim merek dagang tanpa bukti dokumentasi penggunaan atau pengakuan aktivitas sebelumnya. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya bagi bisnis untuk tidak hanya mengamankan pendaftaran merek dagang, tetapi juga melestarikan catatan penggunaan merek mereka guna membela diri terhadap potensi tantangan.
CAFC upheld keputusan TTAB, menolak argumen Game Plan bahwa pengalihan aset pada tahun 2019 dari perusahaan Alex ke UNIP merupakan "pengalihan secara gross" (assignment in gross) yang tidak valid. Pengadilan memperjelas bahwa pengalihan tersebut melibatkan aset berwujud, termasuk goodwill yang terkait dengan merek tersebut, dan bukan merupakan penjualan bisnis secara luas. Putusan ini memperkuat bahwa hak hukum umum dapat dialihkan jika secara eksplisit terikat pada merek tertentu dan didokumentasikan dengan baik.
Game Plan juga berpendapat bahwa pengalihan tahun 2019, yang terjadi setelah oposisi mereka diajukan, melanggar pedoman prosedural. Namun, CAFC mencatat bahwa penentuan prioritas oleh TTAB didasarkan pada kepemilikan hak yang sudah ada sebelumnya oleh UNIP, bukan pada aplikasi niat-untuk-menggunakan (intent-to-use). Perbedaan ini sangat kritis: hak hukum umum, jika ditetapkan dan didokumentasikan, dapat mengesampingkan merek dagang terdaftar bahkan jika yang terakhir diajukan lebih dahulu.
Kasus ini menggambarkan risiko mengabaikan pemantauan merek dagang. Bisnis harus secara aktif mengevaluasi potensi konflik dan memastikan hak-hak mereka dilindungi secara hukum. Meskipun pendaftaran memberikan kedudukan hukum, hak hukum umum—yang sering diabaikan—dapat sama kuatnya jika dipertahankan melalui penggunaan dan dokumentasi yang konsisten.
Bagi perusahaan yang menavigasi hukum merek dagang, pelajarannya jelas: strategi yang kuat memerlukan baik pendaftaran maupun bukti penggunaan. Potensi kebingungan antar-merek tetap menjadi isu sentral, dengan beban pembuktian berada pada pihak yang menegaskan prioritas. Di pasar yang semakin kompetitif, memahami nuansa ini sangat penting untuk menghindari sengketa hukum yang mahal.
Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya perjanjian kontrak yang jelas saat mengalihkan kekayaan intelektual. Bisnis harus memastikan bahwa pengalihan merek dagang atau aset terkait didokumentasikan secara spesifik untuk mencegah sengketa mengenai kepemilikan dan prioritas.
Pada akhirnya, kasus ini berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum merek dagang sama banyaknya tentang dokumentasi dan strategi sebagaimana halnya tentang preseden hukum. Bagi bisnis, jalan untuk melindungi merek mereka melibatkan tidak hanya mengamankan pendaftaran, tetapi juga menunjukkan sejarah penggunaan dan hak yang konsisten. Di pasar yang dinamis, langkah-langkah ini dapat menentukan hasil antara keberhasilan hukum dan risiko finansial yang signifikan.
IP Defender hadir karena kepemilikan merek dagang menuntut pemilik untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari pelanggaran dan konflik, serta mampu membuktikan bahwa pemilik telah merawat merek dagang mereka dalam kasus sengketa. Layanan seperti IP Defender dapat membantu bisnis melindungi merek dagang mereka dengan memantau database merek dagang nasional untuk konflik dan pelanggaran. IP Defender memantau lebih dari 50 negara, termasuk seluruh Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan banyak lagi, memastikan merek tetap selangkah lebih depan dari potensi ancaman.